termsandconditionsfinal1

Pada tanggal 12 November 2016 nanti, Australia resmi memberlakukan Treasury Legislation Amendment (Small Business and Unfair Contract Terms) Act 2015 (“2015 Act”). 2015 Act ini ditujukan sebagai respon dalam melindungi posisi pengusaha skala kecil yang menjalin hubungan dengan pengusaha skala besar menggunakan kontrak baku atau standard contract.

 Sebelum diterbitkannya 2015 Act, perlindungan terhadap kemungkinan klausa yang tidak berkeadilan (unfair clauses) dalam suatu kontrak baku hanya berlaku bagi konsumen, berdasarkan Competition and Consumer Act 2010 (“2010 Act”) dan Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (“2001 Act”). 2010 Act mengatur perlindungan kepada konsumen atas barang dan/atau jasa secara umum, sedangkan 2001 Act mengatur perlindungan konsumen spesifik terhadap penggunaan produk dan layanan keuangan. Sehingga dengan disahkannya 2015 Act, perlindungan terhadap unfair contract yang diberikan kepada konsumen pada 2010 Act dan 2001 Act, juga meliputi pengusaha skala kecil.

Kontrak Baku

Seperti yang dijelaskan di atas, 2015 Act melindungi pengusaha skala kecil dari unfair clauses yang terdapat pada kontrak baku dengan pengusaha dengan skala lebih besar. Kontrak ini mencakup perjanjian untuk menyediakan barang atau jasa, penjualan atau pemberian hak atas tanah. Dalam menentukan apakah sebuah kontrak merupakan kontrak baku, 2010 Act menguraikan beberapa kriteria berikut:

  1. Salah satu pihak memiliki otoritas penuh atau sebagian besar posisi tawar terhadap transaksi tersebut.
  2. Kontrak tersebut dipersiapkan oleh salah satu pihak sebelum pembahasan transaksi
  3. Salah satu pihak dihadapkan dengan pilihan menerima atau menolak kontrak tersebut.
  4. Salah satu pihak tidak memiliki kewenangan untuk menegosiasikan klasua kontrak.
  5. Klausa kontrak tersebut mengadopsi spesifik kriteria yang dimiliki oleh salah satu pihak atau transaksi yang akan dilakukan.

Apabila suatu kontrak memenuhi kriteria disebut di atas, maka kontrak tersebut merupakan kontrak standar.

Penting untuk diingat, ketentuan pada 2015 Act tidak berlaku untuk kontrak-kontrak yang dikecualikan pada 2010 Act dan 2001 Act seperti yang dijabarkan di bawah ini:

  1. 2010 Act: 1) Kontrak penyelamatan dan penderekan laut; 2) Kontrak rental kapal; dan 3) Kontrak pengangkutan barang menggunakan kapal.
  2. 2001 Act: 1) Klausa yang menjelaskan perihal kontrak tersebut; 2) Klausa yang menjelaskan jumlah uang muka; 3) kontrak yang diatur secara khusus oleh undang-undang (seperti: kontrak asuransi, kontrak perbankan, dll); atau 4) Kontrak skema investasi atau kontrak sejenis.

Pengusaha Skala Kecil

2015 Act mendefenisikan pengusaha skala kecil sebagai pengusaha yang memenuhi kriteria berikut pada saat menandatangani kontrak: 1) mempekerjakan paling banyak 20 pekerja atau kurang; dan 2) pembayaran dimuka kontrak dimaksud tidak lebih dari USD 300,000 atau kontrak tersebut berdurasi lebih dari 12 bulan dengan pembayaran dimuka tidak lebih dari USD 1,000,000.

Unfair Clauses

Sebuah kontrak baku dianggap sebagai unfair atau tidak adil apabila memenuhi kriteria berikut ini:

  1. Adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak;
  2. Adanya ketentuan yang tidak adil untuk melindungi kepentingan salah satu pihak; dan
  3. Akan adanya kerugian finansial atau kerugian lain kepada pihak lain apabila ketentuan tidak adil tersebut dilaksanakan.

Sebagai contoh unfair clauses seperti: memperbolehkan salah satu pihak untuk menghindari atau membatasi kewajibannya untuk melaksanakan kontrak, memperbolehkan salah satu pihak mengakhiri kontrak, terdapat ancaman hukuman hanya bagi salah satu pihak saja apabila terjadi wanprestasi, memperbolehkan salah satu pihak untuk mengubah atau memperbaharui kontrak, dan lain sebagainya.

Pembatalan Unfair Clauses

Peromohonan untuk membatalkan unfair clasues dapat diajukan oleh pihak pada kontrak, Australian Securities and Investment Commission/ASIX (untuk sektor jasa keuangan), atau Australian Competitor and Consumer Commission/ACCC (untuk sektor lain). Apabila hakim menyatakan sebuah ketentuan dalam kontrak tidak adil, maka ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Kontrak itu sendiri masih dianggap berlaku sepanjang pembatalan ketentuan tersebut tidak mengakibatknya tidak dapat terlaksananya kontrak secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap Pengusaha Skala Kecil di Indonesia

Sampai saat ini, tidak ada perturan perundang-undangan di Indonesia yang menempatkan pengusaha skala kecil sama seperti konsumen dalam hal penggunaan kontrak baku. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait perlindungan konsumen antara lain:

  1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  2. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan konsumen Jasa Sistem Pembayaran
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Namun peraturan perundang-undangan di atas hanya mengatur hubungan konsumen dan penyedia barang atau jasa, sedangkan ketentuan terkait hubungan antara pengusaha kecil dengan pengusaha skala lebih besar terkait transaksi bisnis tidak diatur secara spesifik. Pembedaan perlindungan antara konsumen sebagai end user dan pengusaha skala kecil ini dibutuhkan, mengingat perbedaan kepentingan yang mendasari pihak-pihak menandatangani kontrak.

Namun dalam praktiknya, Indonesia mengenai konsep Misbruik van Omstandigheden. Konsep ini pada intinya membuka peluang bagi pihak dalam kontrak untuk meminta pembatalan kontrak tersebut karena adanya penyalahgunaan keadaan dari pihak lain. Penyalahgunaan keadaan ini mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kehendak yang bebas sebagai persyaratan sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penggunaan konsep Misbruik van Omstandigheden pada hubungan bisnis antara pengusaha skala kecil dan skala besar diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada kasus PT Lintas Teknologi Indonesia (“Penggugat”) v PT Indosat Tbk (“Tergugat”). Seperti yang diberitakan oleh Hukumonline.com, Penggugat sebelumnya merupakan kontraktor Tergugat untuk pengadaan infrastruktur telekomunikasi serta pemeliharan perangkat induk milik Tergugat pada tahun 2008. Namun pada tanggal 2 April 2014, terjadi gangguan teknis pada perangkat induk Tergugat yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa memberikan pelayanan kepada pelanggannya.

Tergugat tidak hanya meminta Penggugat untuk melakukan perbaikan, tetapi juga menuntut ganti rugi dan berniat memasukan Penggugat ke dalam daftar hitam. Kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian. Dalam proses pembuatan perjanjian perdamaian inilah, Penggugat mengklaim bahwa Tergugat telah menyalahgunakan keadaan, seperti menakut-nakuti dan mengintimasi, memberikan iming-iming, tidak memberikan kesempatan penggugat mempelajari konsep perjanjian, dan tidak memberikan kesempatan penggugat melibatkan konsultan hukum, serta  iming-iming pekerjaan annual maintenance dan ekspansi pekerjaan. Penggugat akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian tersebut karena skala usaha Tergugat jauh lebih besar dibandingkan Penggugat dan kelangsungan usaha Penggugat banyak tergantung pada Tergugat.

Majelis hakim akhirnya membatalkan perjanjian tersebut karena menilai telah terjadi penyalahgunaan keadaan. Pada putusanya hakim mengatakan ““Dalam posisi ekonomi tergugat yang jauh lebih unggul, dalam posisi dimana penggugat hanya bergantung kepada tergugat, dalam keadaan dimana besaran ganti rugi hanya ditentukan begitu saja oleh tergugat dan sama sekali tidak ada penaksir yang netral, dalam waktu yang sangat pendek dan dalam keadaan dimana penggugat masih dijanjikan untuk bisa mengerjakan tiga proyek”. Majelis hakim juga menilai penyalahgunaan keadaan tidak hanya berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanian.

Photo by: www.snow.ventures/investors/

Follow and Like