“Student click here for your result”, itulah satu kalimat yang tertera pagi itu pada saat saya membuka web portal kampus yang menandakan enam bulan pertama kalender akademik saya resmi berakhir. Tidak terasa sudah melewati semester pertama, kesibukan yang berhasil diciptakan baik mata kuliah atapun kegiatan lain mungkin memang membuat tiap minggu serasa cepat berlalu beberapa bulan belakangan. Secara keseluruhan saya menikmati suasana perkuliahan disini. Seperti dihadapkan pada dunia yang benar-benar baru, sistem pendidikan yang berbeda dan pola-pola diskusi akademik yang konstruktif. Perbedaan-perbedaan ini semakin memberi pengaruh karena jurusan yang saya ambil adalah hukum bisnis. Selain saya harus mengikuti teknik belajar-mengajar yang baru, perbedaan sistem hukum dan metode pendekatan terhadap suatu kasus membuat saya harus cepat-cepat menyesuaikan diri. Pada tulisan ini saya mencoba berbagi pengalaman enam bulan pertama saya mepelajari Business Law.

Perbedaan Sistem Hukum

Setiap saya memberi tahu bahwa saya melanjutkan kuliah dengan jurusan hukum bisnis di negara ini, tanggapan kebanyakan orang “lho, bukannya hukumnya beda?”. Saya selalu ingin mencoba memberikan penjelasan yang utuh untuk tanggapan ini, namun saya urungkan niat tersebut karena mungkin bukan waktu yang tepat bagi saya memberikan “kuliah” hukum singkat dalam sesi perbincangan ringan. Untuk tanggapan itu saya selalu menjawab “hukum bisnis itu sudah global karena cakupannya internasional”, ya jawaban singkat yang saya harap dapat menjelaskan alasan mengapa ada mata kuliah ‘hukum bisnis internasional’ pada jenjang strata satu fakultas hukum di Indonesia. Saya tidak pernah menyalahkan tanggapan orang-orang tersebut, sah-sah saja bagi mereka memberikan tanggapan tersebut karena saya tau latar belakang pendidikan mereka bukan hukum dan mungkin pengetahuan mengenai hukum mereka dapatkan dari media atau mungkin dari adegan persidangan di film Hollywood yang sangat menegangkan pada saat lawyer memberi pertanyaan ke saksi atau terdakwanya, berbeda 180 derajat dengan di Indonesia yang membosankan ditambah bahasa-bahasa hukum yang membingungkan. Tapi itu lah hukum bisnis, hukum diberi tempat yang lebih luas bukan hanya sekedar persidangan, karena permasalahan hukum bukan hanya muncul di ruang pengadilan.

Kita tau antara Indonesia dan Australia memiliki sistem hukum yang berbeda. Indonesia dengan konsep civil law sedangkan Australia dengan konsep common law. (Dalam tulisan ini saya tidak membahas bagaimana detail sistem hukum, namun lebih kepada kesan saya mempelajari sistem common law yang sebelumnya mempelajari sistem hukum civil law). Dari pengalaman saya, antara belajar ilmu hukum di negara civil law maupun common law memiliki proporsi kerumitan yang berbeda. Sebagai contoh sederhana, pada saat saya mempelajari hukum perusahaan jenjang S1 dulu. Sumber hukum yang digunakan KUHD dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. Ini mungkin tidak lebih rumit dibandingkan saat saya mempelajari Australia Corporation Law yang sumber hukumnya selain Corporation Act tetapi juga dari precedent case dan kedua sumber hukum ini sama-sama penting sehingga bukan sesuatu yang dapat dipisahkan penggunaanya dalam menyelesaikan kasus hukum di ranah corporation law. Seperti pada saat harus menyelesaikan suatu scenario case mengenai derivative action under member’s statutory rights and remedies, mahasiswa tidak hanya dituntut harus membuktikan bahwa fakta pada kasus tersebut sudah memenuhi unsur – unsur yang diatur pada section 237 Corporation Act tetapi juga harus membandingkan dengan precedent case yang ada, tentu ini membuat pembahasan makin lebih rumit. Walaupun di Indonesia suatu putusan pengadilan juga merupakan sumber hukum, namun penggunaannya tidak se jamak di negara common law.

Memang ciri paling menonjol pada sistem common law adalah tingginya pengaruh suatu putusan pengadilan dalam menciptakan hukum. Pada mata kuliah lain, precedent case menjadi sangat menarik dan membantu dalam memahami suatu masalah. Pada Contract law misalnya, Australia tidak memiliki suatu kodifikasi undang-undang yang mengatur contract, berbeda dengan Indonesia yang menggunakan KUH Perdata buku ke tiga, sehingga apabila ada suatu teori pada contract law, maka selalu ada precedent case yang menggambarkan. Contoh, requirements for an Enforceable Contract; 1. Offer and acceptance 2. Consideration 3. Legal intention, untuk setiap element ada precedent case yang menjelaskan pengertiannya, sehingga bukan defenisi secara teoritikal. Hal ini berbeda pada saat saya mempelajari hukum perikatan. Pada contoh yang sama, syarat sah nya kontrak terdapat di pasal 1320 KUH Perdata: 1. adanya kesepakatan 2. cakap hukum 3. Suatu hal tertentu 4. Kausa yang halal. Kecuali elemen pertama, Element-element pada pasal ini dijelaskan secara teoritis pada pasal KUH Perdata yang lain seperti pasal 1330 KUH Perdata untuk element ke 2 , Pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata untuk element ke 3 dan pasal 1335 KUH Perdata untuk elemen ke 4. Defenisi yang terdapat dalam suatu pasal yang defenium nya terdapat dipasal lain menjadi begitu penting dalam hukum perikatan, sedangkan dalam contract law, defenisi baku tidak terlalu penting karena mahasiswa hanya menggambarkan dengan alur cerita sebuah case dan menggunakan logika mencari derajat persamaan berdasarkan fakta-fakta yang ada antara scenario case dengan precedent case dan bagi saya tentunya ini jauh lebih menyenangkan.

Kasus, Kasus dan Kasus

Saya harus berhadapan dengan kasus untuk setiap topik yang diajarkan dan setiap bab mata kuliah setidaknya memiliki empat sampai lima topik. Berapa bab untuk satu mata kuliah? Sekitar 9 sampai 10 bab. Bisa dibayangkan berapa jumlah kasus yang harus saya pelajari. Kasus – kasus ini sebenarnya menarik dan lebih mudah dalam memahaminya dari pada konsep unsur-unsur pasal seperti saya mempelajari hukum acara pidana misalnya, namun kendala terbesar bagi saya dalam mempelajari kasus ialah penggunaan bahasa inggris hukum yang sebelumnya saya kurang familiar. Mungkin memang diseluruh negara, terminologi dan kalimat hukum sangat rumit untuk dimengerti. Di Indonesia juga banyak ditemukan pasal – pasal yang menggunakan kata-kata yang kurang familiar dalam bahasa indonesia sehari – hari. Kalimat bahasa inggris hukum mungkin tidak terlalu membingungkan apabila kasus tersebut sudah dalam bentuk summarise, yang menjadi sedikit bermasalah apabila kasus tersebut masih dalam bentuk putusan pengadilan yang biasanya berpuluh halaman atau bahkan ratusan halaman. Tidak jarang saya menghabiskan waktu banyak untuk membaca ulang beberapa kalimat, karena salah mengerti dalam satu kalimat, bisa memunculkan interpretasi yang berbeda atau malah missing link pada runtutan cerita kasus, mahasiswa hukum pasti tau, hal ini kesalahan fatal dalam menjawab sebuah pertanyaan.

Dosen-dosenpun memahami kesulitan ini, maka tak jarang di awal kuliah mahasiswa sering diberi tugas tanpa nilai untuk membuat resume suatu kasus yang terdiri dari case scenario dan decision atau putusan. Dalam tugas ini dosen akan memberikan feedback bagian-bagian mana yang seharusnya lebih di ceritakan karena inti dari pertimbangan hakim dan penggunaan bahasa hukum yang lebih relevan. Bagian lain yang tak kalah rumit dalam kuliah hukum disini ialah, menghafal nama pihak dalam suatu kasus. Ini persoalan teknis dan mungkin untuk yang ini lebih kepada saya yang cukup sulit mengingat nama, terlebih nama orang barat. Dalam penulisan lengkap suatu case memuat (nama plaintiff) v (nama deffendant) (year) (volume) (report series) (page), contoh: James Hardie & Co Pty Ltd v Hall (1998) 43 NSWLR 554. Beruntung beberapa dosen tidak mempermasalahkan hal ini, selama elemen penting suatu kasus dapat dijelaskan, nama pihak tidak terlalu menjadi perhatian. Namun hal ini menjadi sangat penting dalam assignment atau research, cara penulisan yang salah terhadap kasus, termasuk nama pihak akan mengurangi nilai.

Four Step Approach

Ini yang paling menarik bagi saya selama belajar hukum disini. Dalam menjawab suatu scenario case, mahasiswa diharuskan menggunakan apa yang disebut four step approach. Metode menjawab ini dibagi menjadi empat tahapan dan masing – masing tahapannya memiliki nilai yang berbeda.

Step 1: Pada tahap ini mahasiswa harus menentukan tidak lebih dari satu kalimat area of law dari scenario case. Pada tahap ini dijadikan trigger untuk mahasiswa lebih sensitif terhadap apa yang menjadi permasalah pada suatu kasus. Mahasiswa diajarkan untuk mempunyai sense terhadap poin-poin dimana suatu teori hukum diperlukan. Kesalahan di tahap ini, berarti kesalahan untuk keseluruhan jawaban.

Step 2: Pada tahap ini mahasiswa menjabarkan segala teori hukum yang mereka tau (law principle) terhadap apa yang menjadi area of law pada tahap pertama sebelumnya. Inilah tahapan yang paling penting dan paling banyak bobot nilai karena disini mahasiswa akan menjelaskan mulai dari defenisi, precedent case, section dan segala teori yang akan menunjang argumen ditahap selanjutnya terhadap suatu topik tertentu. Bagi dosen, inilah bagian untuk menilai sejauh mana mahasiswa belajar dan membaca materi – materi yang di ajarkan. Pada tahap ini, mahasisa sama sekali dilarang untuk menyinggung scenario case yang menjadi pertanyaan.

Step 3: Setelah menguraikan segala bentuk teori di tahap kedua, maka pada tahap ini mahasiswa dituntut untuk dapat mengaplikasikan teori-teori tersebut berdsarkan fakta-fakta yang ada di scenario case (law application). Tahapan ini bertujuan agar teori yang diajarkan tidak hanya berkahir sebagai terori tapi mahasiswa tau kapan dan bagaimana mempergunakannya. Saya menganalogikan tahap ini seperti permainan puzzle, karena pada tahap ini seperti mencocokan bagian Рbagian yang dibahas di tahap kedua sebelumnya dengan argumen berdasarkan fakta yang ada. Sehingga apa yang dibahas pada tahap dua akan diaplikasikan di tahap ketiga. Dosen biasanya memberikan suatu scenario case yang sedikit kabur, sehingga mahasiswa diminta untuk membuat suatu fakta asumsi yang rasional terhadap setiap kemungkinan, sehingga tidak jarang tiap mahasiswa hadir dengan jawaban yang berbeda dan bukan mengenai jawaban mana yang benar tapi seberapa jauh mahasiswa tersebut mempunyai argumen hukum yang cukup relevan. Mahasiswa yang memiliki sifat penghafal, biasanya akan kesulitan ditahap ini, karena inti dari tahap ini adalah pemahaman terhadap teori, mustahil untuk mengetahui cara mengaplikasikan  suatu teori tanpa pemahaman.

Step 4: Tahap ini merupakan kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahan awal yang ditanyakan oleh scenario case, tahap ini mempertegas posisi argument mahasiswa di tahap 3 sebelumnya dan penyelesaian terhadap scenario case tersebut.

Secara keseluruhan saya sangat suka metode menjawab four step approach ini dibandingkan dengan metode penulisan esay. Dalam metode ini tulisan menjadi lebih terstruktur karena kita telah menetapkan batas-batas jawaban yang akan dibahas. Batas-batas ini penting dalam menjawab pertanyaan scenario case, karena tanpa batasan yang jelas, tulisan dapat sangat panjang dan semakin panjang jawaban cenderung untuk kehilangan fokus yang seharusnya lebih penting dan itu kesalahan fatal. Metode menjawab ini juga membantu bagi saya pribadi untuk memulai suatu tulisan. Dalam memulai suatu tulisan, kalimat pertama selalu menjadi kalimat yang sangat susah muncul di pikiran, namun ini sedikit terbantu karena tahap 1 metode ini sudah membuat ide pikiran saya lebih mengerucut. Lebih jauh, metode menjawab seperti ini saya rasa pantas diterapkan di Indonesia, selain mempermudah dosen dalam menilai kertas ujian yang jumlahnya banyak, mahasiswapun dipacu untuk memahami persoalan bukan mengingat teori.

Itulah sebagian kecil yang bisa saya bagi berdasarkan pengalaman saya belajar business law di Australia. Banyak hal-hal menarik lain yang akan saya bagi mungkin saya posting di artikel berikutnya. Salam

Perth, 13/07/2011

Follow and Like