Bila membayangkan hubungan kontraktual, maka yang terlintas adalah suatu hubungan berdasarkan perjanjian dimana kedua belah pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebut saja sebagai contoh jamak seperti hubungan industrial, sewa-menyewa rumah atau mobil dan lain-lain. Namun kenyataannya, sebagian besar hubungan kontraktual yang kerap terjadi di kehidupan sehari-hari kita bukanlah hubungan kontraktual yang berdsarkan suatu perjanjian tertulis atau formal tertentu. Kerap kali suatu hubungan kontraktual hanya didasari oleh kebiasaan yang selama ini sudah terjadi oleh pihak-pihak tersebut. Lantas yang menjadi permasalahan; apa jaminan dalam hubungan tersebut. Contoh simple; anda menginap di salah satu kamar dirumah teman anda yang menyewakan kamarnya selama beberapa tahun. Namun tak ada perjanjian mengenai status penggunaan kamar tersebut oleh anda karena hanya didasari oleh hubungan pertemanan dan semua berjalan seolah-olah anda bukan sebagai penyewa sampai suatu ketika anda di disuguhkan tagihan tahunan. Disatu sisi teman anda berdasarkan perbuatannya menerima anda sebagai seorang kerabat yang diberikan hak secara cuma-cuma namun disisi lain kamar tersebut berstatus disewakan yang membuat anda dapat ditempatkan sebagai pihak penyewa. Kejadian dengan permasalah yang sama namun berdeda cerita pasti sering terjadi dan tak jarang berujung dipengadilan atau minimal merusak hubungan kekerabatan.

Berangkat dari contoh dan latar belakang diatas, dalam sistem hukum common law ada suatu konsep atau doktrin hukum yang menjadi penyambung antara interpretasi status hubungan kontraktual para pihak. Doktrin hukum tersebut biasa di sebut sebagai promissory estoppel. Bagian estoppel merupakan inti dari doktrin tersebut. Estoppel diambil dari kata estop yang oleh Oxford Dictionary disebuat sebagai stop up. Estopp atau estoppel oleh Black Law Dictionary diartikan sebagai “ 1. A bar that prevents one from asserting a claim or right that contradicts what one has said or done before or what has been legally established as true. 2. A bar that prevents the relitigation of issues. 3. An affirmative defence alleging good-faith reliance on a misleading representation and an injury or detrimental change in position resulting from that reliance. Waiver.” Unsur-unsur untuk seseorang dapat menggunakan doktrin promissory estoppel ini antara lain:1. Hal yang dianggap diperjanjian harus jelas. 2. Adanya kepercayaan atau mendasarkan keparcayaan terhadap janji tersebut dan dilakukan secara wajar (reasonable). 4. Kerugian yang diderita diakibatkan karena kepercayaan terhadap janji tersebut.

Pada intinya konsep estoppel ini merupakan larangan untuk mengingkari janji dengan  mengugurkan atau mencegah segala bentuk argumentasi yang bertentangan dengan apa yang telah dilakukan/dikatakan seseorang walaupun tidak secara tegas perjanjiakan karena berdasarkan tindakan tersebut, tersebut pihak lain dapat mebuat suatu asumsi atau meyakini akan adanya suatu perjanjian. Sederhananya, suatu gugatan ingkar janji hanya dapat di buat apabila telah ada perjanjian sebelumnya, namun karena ada kemungkinan salah satu pihak dapat dirugikan pada saat perjanjian itu belum terjadi, maka doktrin promissory  estoppel ini akan menjadi argumen pembantu bagi pihak yang dirugikan.

Konsep hukum ini menitiberatkan perlindungan terhadap pihak yang dapat dirugiakan karena tidak jelasnya suatu hal yang diperjanjikan atau disebut juga consideration.  (Sebagai pengingat, syarat sahnya suatu perjanjian dalam sistem hukum common law antara lain; offer and acceptance, consideration dan legal intention. Consideration merupakan sesuatu prestasi yang dipertukarkan atau bahasa simplenya something for something). Atas alasan tersebut konsep ini juga sering disebut itu sebagai detrimental reliance atau equitable estoppel. Dalam prakteknya konsep hukum ini akan mengenyampingkan Consideration sebagai syarat sah nya suatu perjanjian apabila kondisi kaburnya Consideration tersebut meciptakan ketdakadilan atau digunakan salah satu pihak untuk mencari keuntungan apabila pihak yang berpotensi dirugian tersebut bertindak dalam itikad baik dan dengan asumsi-asumsi yang patut disangka berdasarkan perbuatan pihak lain. Sebeagaimana diketahui, dalam sistem hukum common law, ada teori hukum equity yang ambil bagian pada saat hukum common law dianggap tidak adil. Perkembangan konsep hukum ini melahirkan beberapa konsep estoppel turunan antara lain estoppel by silence, estopple by negligence, estoppel by representation, judicial estopple, legal estoppel marking estoppel dan lain-lain.

Penggunaan di Australia.

Karena konsep estoppel berangkat dari hukum kontrak yang merupakan dasar dari segala jenis hubungan hukum keperdataan, sehingga konsep ini kemudian diadopsi diberbagai bidang hukum lain yang lebih spesifik. Beberapa bagian hukum yang sangat kontras terlihat penggunaan konsep estoppel ini adalah dalah bidang Hukum Agensi (Law of Agency) dan juga Hukum Perusahan (Corporation Law).

1. Hukum Agensi (Law of Agency)

Hukum agensi pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak diamana salah satu pihak yaitu agen memasuki suatu hubungan kontratual dengan pihak ketiga yang mengikat serang prinsipal yang telah menunjuknya melakukan hal tersebut. Sebagai ilustrasi; seorang real esate agent yang menghubungankan antara prinsipalnya dengan seorang pembeli. Perjanjian yang terjadi bukanlah mengikat agen tersebut namun hanya prinipal dan pihak ketiga. Maka yang menjadi penekanan dari hukum agensi ini adalah kewenangan yang diberikan prinsial terhadap agen dan bagaimana kewenangan itu tercipta.

Hubungan kontraktual antara prinsipal dan agent dapat terjadi karena Agreement (expressed or implied), operation of law atau hubungan yang terjadi karena keadaan dan hukum mengharuskan terjadi, ratification dan yang terakhir sesuai dengan tulisan ini, hubungan agensi yang terjadi karena estoppel. Apabila hubungan terjadi karena estoppel, pihak agensi sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikat prinsipal, namun karena keadaan, maka pihak ketiga melihat dan meyakini bahwa agensi tersebut memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian. Syarat agar hubungan agensi melalui estoppel ini dapat terwujud adalah; 1. Pihak prinsipal membiarkan pihak agensi untuk bertindak seolah-olah memiliki kewenangnan (holding out by principal). 2. Pihak ketiga melihat tindakan pembiaran oleh pihak prinsipal sehingga meyakini bahwa pihak agensi benar-benar memiliki kewenangan. 3. Keyakinan pihak ketiga didasari oleh asumsi yang patut disangka (reasonable). hubungan agensi yang tercipta karena estoppel secara otomatis akan memberikan pihak agensi kewenangan yang “terlihat nyata” atau apparent or ostensible authority. 

Pada kasus Tooth v Laws (1888) 9 LR (NSW) 154, tergugat menjual kepemilikan hotelnya kepada pihak lain dan mengijinkan namanya untuk tetap digunakan sebagai nama hotel tanpa memberi tahu pihak suplier bahwa kepemilikan hotel tersebut telah berganti. Suatu ketika pemilik baru tidak membayar beberapa barang orderan kepada pihak suplier dan pihak suplier menggugat pemilik lama hotel tersebut dengan alasan namanya masih digunakan sebagai nama hotel. Hakim memutuskan bahwa pihak penggugat/suplier memiliki alasan yang masuk akal untuk mengira bahwa pemilik lama masih merupakan pemilik hotel dan wajib melunasi hutang. Tindakan tergugat yang membiarkan pemilik lama menggunakan namanya dan tidak memberi tau supplier akan perubahan kepemilikan merupakan tindakan yang tidak menyangkal bahwa pemilik baru hotel tersebut ialah agennya (estopped from denying).

2. Hukum Perusahaan (Company Law)

Hampir sama dengan hubungan agensi – prinsipal pada hukum agensi, namun berdasarkan Corporation Act 2001 (Cth) asumsi pihak ketiga yang merupakan bagian penting dalam digunakannya konsep estoppel lebih dipertegas sekaligus diberi batasan. Section 128 dan 129 mengatur mengenai statutory assumption yang memberikan hak kepada pihak ketiga untuk membuat suatu assumpsi bahwa suatu kontrak yang dibuat oleh dia dengan karyawan atau agen atas nama perusahaan telah memenuhi segala peraturan internal perusahaan dan dibuat dengan cara-cara yang benar kecuali patut disangka karyawan atau agens tersebut tidak memiliki kopetensi. Berdasarkan hal ini, penggunaan asumsi yang patut disangka atau reasonable assumption oleh pihak ketiga sangat lah memiliki peran yang sangat besar, namun pada sction 129 diatur juga mengenai batasan sejauh mana asumsi tersebut dapat digunakan oleh pihak ketiga. Asumsi pihak ketiga harus didasari oleh. 1. Bahwa karyawan atau agen tersebut, walaupun tidak secara nyata, namun harus ditunjuk oleh jabatan yang memiliki hak untuk menunjuk perwakilan. 2. Kewenangan karyawan atau agensi tersebut harus berada dalam lingkup kewenangan jabatanya pada umumnya. Sebagai contoh; apabila karyawan tersebut ditunjuk seagai Branch Manager, maka kewenagnan untuk mewakil prinsipal hanya sebatas kewenangan Branch Manager pada umumnya.

Pada kasus Panorama Developments v Fidelis Furnishing Fabrics (1971) 2 QB 711, seorang sekretaris menyewa beberapa mobil mewah dari perushaan penggugat dengan alasan untuk mengantarkan klien dari bandara ke hotel. Namun kenyataannya mobil-mobil mewah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi sekretaris tersebut. Pihak perusahaan menolak membayar biaya sewa mobil-mobil tersebut di dasari dengan alasan bahwa seorang sekretaris dikantor mereka tidak mempunyai hak untuk membuat kontak tersebut. Hakim memutuskan bahwa peran sekretaris dalam perusahaan saat ini sangat lah luas dan tidak terbatas hanya pada urusan administrasi namun juga hubungan dengan pihak luar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan bahwa penggugat mendasakan asumsinya secara masuk akal, bahwa sekertaris tersebut memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian tersebut.

Selain dua hal diatas, penggunaan konsep estoppel sebenarnya tersebar di bagian – bagian hukum lain yang dasari oleh hubungan perikatan. Bahkan konsep estoppel sendiri sudah diakui sebagai suatu doktrin yang digunakan dalam kontrak internasional. Pada kasus sengketa internasional Temple of Preah Vihear, Kamboja mengklaim beberapa wilayah kuil Preah Vihear dibarengi dengan tindakan-tindakan penguasaan. Terhadap tindakan tersebut Thailand tidak melakukan aksi apa-apa. Hal ini kemudian oleh hakim ditafsirkan sebagai bentuk estoppel untuk mengakui kedaulatan Kamboja terhadap wilah tersebut. Karena jamaknya konsep estoppel ini di negara common law, sehingga pada setiap kontrak tertulis apapun selalu memiliki apa yang disebut dengan Non Waiver Clause dimana para pihak sepakat walaupun dalam pelaksanaan kontrak terjadi penyimpangan dari apa yang telah di perjanjikan, hal tersebut tidak akan dijadikan suatu pembenaran atau perubahan isi kontrak. Kalusa ini semata-mata untuk meniadakan dalil doktrin estoppel kelak.

Konsep Estoppel di Indonesia.

Pada sistem hukum Indonesia, khususnya hukum perikatan, tidak mudah mencari konsep estoppel yang sama seutuhnya dengan yang ada pada common law. Kesulitan ini dikarenakan dalam sistem hukum kontrak Indonesia masih menggunakan sistem yang limitatif dan tradisional/klasik. Limitatifnya hukum perikatan Indonesia dapat dilihat dari sakleknya Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian apabila ada 1. Sepakat. 2. Cakap dalam hukum 3. Suatu hal tertentu. 4. Kausa yang halal. Tak ada perjanjian apabila ke-empat syarat ini tidak terpenuhi, maka tak heran tujuan utama hukum perikatan Indonesia semata-mata hanya menjamin kepastian hukum tanpa dibarengi dengan konsep keadilan bagi para pihak. Hukum perikatan Indonesia juga masih bersifat tradisional dikarenakan pasal 1320 KUHPerdata tidak menyediakan ruang kosong untuk kehadiran perjanjian pra kontra atau yang lebih dikenal dengan sebutan Memory of Understanding (MoU). Permasalah mengenai MoU ini menjadi relevan dengan konsep hukum estoppel karena seperti dibahas sebelumnya konsep hukum estoppel akan mengambil bagian pada saat absennya element Consideration dalam suatu kontrak dimana elemen ini dalam sistem hukum perikatan di Indonesia mempunyai pengertian yang linear dengan syarat sah nya suatu perjanjian poin ke-tiga yaitu Suatu Hal Tertentu. MoU dimata beberapa hakim Indonesia dianggap bukanlah suatu perjanjian yang sah karena tidak (atau belum) memiliki suatu hal tertentu yang diperjanjikan sehingga ganti kerugian atas wanprestasi terhadap MoU tidak dapat dimintakan. Salah satu contoh kasus yang diputus dalam gugatan perdata oleh Jeffry Binalay kepada Kepala Staff TNI-AL mengenai sengekata rumah dinas di Pengadilan Jakarta Utara 2006 silam.

Namun demikian terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdata Indonesia yang walaupun tidak secara utuh,dapat dianggap memiliki kesamaan dengan konsep estoppel pada sistem hukum common law. Salah satu yang sangat mendekati konsep estoppel adalah mengenai pelepasan hak atau rechtsverwerking pada pasal 1832 KUHPerdata. Pada dasarnya ketentuan ini mengatur pelepasan hak dari kreditur untuk menuntut ganti kerugian. Konsep pelepasan hak ini kemudian di adopsi dalam sistem agraria Indonesia pada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menguraikan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Dalam konsep pelepasan hak ini, khususnya di bidang agraria, dapat dilihat kemiripan dengan konsep estoppel dimana tindakan seseorang tidak melakukan apa-apa terhadap tanah sertiikat atas nama orang lain selama 5 tahun dianggap sebagai tindakan mencegah orang lain mendalilkan sesuatu yang sifatnya berbeda dari yang tertera di sertipikat. Namun walaupn demikian, konsep pelepasan hak dalam KUHPerdata dan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah belum dapat dikatakan sama seperti konsep estoppel dalam sistem hukum common law karena masih terbatas hanya pada hubungan kreditur-debitor dan sistem agraria.

Salah satu asas hukum kontrak Indonesia yaitu asas itikad baik juga sebenarnya berpotensi mengisi kekosongan konsep estoppel dalam sistem hukum Indonesia. Disebutkan sebelumnya, bahwa estoppel hadir sebagai equity dalam tujuannya mendapatkan keadilan dan bukan kepastian hukum semata. Sejalan dengan itu, asas itikad baik sebenarnya berpotensi untuk mencapai hal tersebut. Dalam ketidakpastian akan konsekuensi MoU seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, asas itikad baik dapat menjamin pihak yang berpotensi dirugikan karena walaupun perjanjian belum sepenuh terjadi namun itikad baik dari counter party dalam bernegosiasi dapat menjadi dasar untuk suatu kepastian hubungan kontraktual dan apabila terjadi wanprestasi terhadap MoU tersebut, dapat dimintakan ganti kerugian. Namun lagi-lagi, implementasi asas itikad baik inipun masih penuh dengan perdebatan. Beberapa kalangan menilai asas itikad baik berlaku hanya pada saat dilakukannya pemenuhan hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat bahwa kontrak dewasa ini bukanlah sesuatu yang terbatas hanya tertera di atas kertas namun tahap negosiasi dan pra kontraktual  juga merupakan hal penting dalam hukum kontrak yang seharusnya dilandasi dengan itikad baik.

Terakhir, Pasal 1339 KUHPerdata yang memasukan unsur keadilan dan kebiasaan dalam hal yang mengikat pada suatu perjanjian merupakan hal yang dinilai relevan untuk mengisi ruang kosong konsep estoppel dalam hukum perikatan Indonesia. Unsur keadialn diharapkan dapat mengimbangi tujuan kepastian hukum dan klasiknya hukum perjanjian Indonesia. Selain itu, dimasukkannya unsur kebiasaan juga berpengaruh karena seperti dibahas di awal tulisan ini, kerap kali hubungan kontraktual tidak didasari oleh pengakuan hitam diatas putih melaikan dibangun berdasarkan kebiasan-kebiasaan. Diharapkan pada saat salah satu pihak mengambil kesempatan terhadap pihal lain dengan alasan kepastian hukum, maka unsur kebiasaan dapat mengambil bagian sebagai estoppel untuk melindungi pihak lainnya.

Perth, 1 January 2012

Follow and Like