Wedding Ring

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) merupakan salah satu undang-undang nasional yang paling tua namun masih berlaku sampai sekarang ini. UU Perkawinan ini pada intinya mengatur segala sesuatu tentang perkawinan yang sah di Indonesia, mulai dari tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan, pencatatan, poligami, hak dan kewajiban suami dan isteri, perwalian, sampai perceraian. Mengingat betapa mendasarnya ketentuan pada UU Perkawinan ini, tak heran setiap upaya uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan pada UU Perkawinan pasti menarik perhatian publik.

Jauh sebelum hiruk pikuk uji materi UU Perkawinan, proses pembentukan undang-undang ini juga tak kalah serunya. Upaya penyusunan undang-undang perkawinan nasional sudah dimulai sejak tahun 1950. Pada saat itu, beberapa kali pemerintah membentuk tim untuk merancang undang-undang perkawinan, beberapa kali juga mengusulkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) namun selalu berakhir buntu. Sampai pada tanggal 31 Juli 1973, pemerintah mengirimkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan 1973 (“RUU Perkawinan 1973”) ke DPR untuk kembali dibahas. RUU Perkawinan 1973 ini lah yang menjadi cikal-bakal UU Perkawinan yang ada sekarang.

Pembahasan RUU Perkawinan 1973 mengundang pro dan kontra di masyarakat. Penolakan muncul dari tokoh agama Islam yang menganggap RUU Perkawinan 1973 tidak sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan dukungan terhadap RUU Perkawinan 1973 datang dari organisasi dan tokoh wanita, yang melihat RUU Perkawinan 1973 sebagai jalan keluar perlindungan terhadap perempuan. Jalanan pada saat itu ramai dengan aksi demonstrasi. Harian surat kabar dipenuhi pandangan-pandangan para tokoh nasional. Masyarakat membludak di gedung DPR pada saat pembahasan RUU Perkawinan 1973. Ruslan Salamun, Kepala Humas DPR pada saat itu mengatakan dalam sejarah DPR belum pernah dapat kunjungan dari masyarakat begitu banyak kecuali di tahun 1966 ketika gedung DPR didemonstrasi (Amak FZ: 1976).

Di ruang sidang, Fraksi Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Ischak Moro, H.A. Balya Umar, Asmah Syahroni, Teuku H.M. Saleh, dan H.M. Amin Iskandar, silih berganti memberikan penolakan terhadap RUU Perkawinan 1973. Sedangkan Nelly Adam Malik dan K.H Kodratullah dari Fraksi Karya Pembangunan, Pamudji dari Fraksi Demokrasi Indonesia, dan R. Tubagus Hamzah dari Fraksi ABRI tidak memberikan penolakan yang signifikan. Menariknya, meskipun penolakan terbesar datang dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Mintareja yang pada saat itu Ketua Partai Persatuan Pembangunan merangkap Menteri Sosial pada saat itu, mendukung RUU Perkawinan 1973 untuk segera disahkan.

Terlepas dari masih terdapatnya bagian yang dirasakan tidak adil bagi kaum perempuan, menurut saya ketentuan mengenai tata-cara perkawinan yang terdapat pada RUU Perkawinan 1973 sangat progresif. Hampir semua ketentuan diuraikan secara tegas sehingga tidak menimbulkan area multi-tafsir seperti yang sekarang terjadi pada UU Perkawinan. Namun sayang, selama pembahasan di DPR beberapa ketentuan RUU Perkawinan 1973 mengalami banyak perubahan seiring besarnya tarik-menarik kepentingan saat itu. Sehingga pada tanggal 2 Januari 1974, RUU Perkawinan dalam bentuk yang ada saat ini disahkan oleh DPR.

Sebagian besar permasalahan yang timbul dari UU Perkawinan sebenarnya telah diatur oleh beberapa ketentuan pada RUU Perkawinan 1973. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan ini lah yang pada akhirnya dihilangkan. Berikut delapan dari beberapa poin perubahan RUU Perkawinan 1973 sebelumnya disahkan menjadi UU Perkawinan.

  1. Pencatatan Perkawinan sebagai Syarat Mutlak

Pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan 1973 menyatakan perkawinan hanya sah apabila dilakukan di depan pegawai pencatatan perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut. Sedangkan mekanisme perkawinan itu sendiri dapat dilakukan berdasarkan RUU Perkawinan 1973 atau hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan tersebut. Dengan kata lain,  perkawinan harus dilakukan depan petugas pencatat dan dicatatkan agar sah. Sedangkan tata cara perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan RUU Perkawinan 1973 atau hukum agama/kepercayaan. Bahkan RUU Perkawinan 1973 juga mempertegas akta pencatatan perkawinan oleh petugas pencatat merupakan satu-satunya bukti adanya perkawinan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan 1973 ini menuai penolakan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan di DPR pada saat itu, karena meyakini perkawinan merupakan salah satu unsur agama. Sehingga upaya mengubah ketentuan mengenai perkawinan sama saja mengubah ajaran agama itu sendiri. Dalam Islam, pencatatan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan. Diharuskannya perkawinan untuk dicatat oleh RUU Perkawinan 1973 merupakan upaya mengenyampingkan ajaran agama, sehingga perkawinan dianggap hanya sebagai domain hukum administratif saja.

Akhirnya, disepakati perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan mempelai. Sedangkan pencatatan bukan menjadi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

  1. Usia untuk Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) dan (2) RUU Perkawinan 1973 menetapkan batas seseorang untuk dapat melakukan perkawinan adalah 21 tahun bagi pria dan 18 tahun bagi wanita. Dispensasi dapat diberikan apabila salah satu calon mempelai masih di bawah usia yang ditetapkan tersebut, namun hanya dapat diberikan oleh pengadilan atas permohonan orang tua calon mempelai.

Dalam praktik saat ini, dibanyak negara telah menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimal untuk perkawinan. Hal ini disebabkan, usia di bawah 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak, sehingga menetapkan usia perkawinan di bawah 18 tahun merupakan legalisasi perkawinan usia anak. Selain itu, faktor kesiapan mental dan fisik calon mempelai juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan usia 18 tahun.

Namun ketentuan batas usia pada RUU Perkawinan 1973 ini juga mendapat penolakan oleh fraksi Persatuan Pembangunan. Setidaknya ada dua alasan penolakan terhadap batas usia tersebut: Pertama, agama Islam tidak pernah menetapkan batas usia untuk perkawinan. Sepanjang calon mempelai sudah dewasa (akil baligh) dan mampu, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Kedua, moral anak bangsa yang telah terpengaruh moderinisasi pergaulan bebas. Dengan tingginya batas usia, maka praktik pergaulan bebas akan semakin meningkat, karena mereka terhalan untuk melakukan perkawinan yang sah atas alasan belum cukup umur.

Terkait permohonan dispensasi yang hanya dapat diajukan ke pengadilan, fraksi Persatuan Pembangunan menganggap hal tersebut sangat memberatkan bagi orang tua calon mempelai yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal. Sehingga, UU Perkawinan menetapkan selain pengadilan, dispenasasi dapat diberikan oleh “pejabat lain” yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Dalam praktiknya, setiap orang yang dianggap pantas dimasyarakat dapat memberikan dispensasi, seperti kepada desa, kepala adat, camat, lurah, dan uztad.

  1. Perkawinan antara Orang Tua dengan Anak Angkat Diperbolehkan

Pasal 8 UU Perkawinan mengatur beberapa jenis perkawinan yang dilarang, diantara perkawinan antara sesama saudara kandung, perkawinan antara anak dan orang tua, dan lain-lain. Sebelum ketentuan yang ada pada UU Perkawinan ini, RUU Perkawinan mengatur perkawinan antara orang tua dan anak angkat merupakan perkawinan yang dilarang.

Namun Fraksi Persatuan Pembangunan menolak pelarangan tersebut, karena dalam ajaran Islam tidak dikenal hubungan langsung secara biologis antara orang tua dan anak angkat. Sehingga, perkawinan antara orang tua dan anak angkat bukan merupakan perkawinan yang dilarang.

  1. Perkawinan Beda Agama

Jauh sebelum ramai-ramai membicarakan uji materi perkawinan beda agama di Mahkamah Konstitusi yang akhirnya ditolak, perdebatan mengenai hal ini telah ada sejak RUU Perkawinan 1973 diberikan pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama. Pasal 11 ayat (2) RUU Perkawinan 1973 secara eksplisit menyatakan perbedaan kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan. Dengan kata lain, RUU Perkawinan 1973 melegalisasi perkawinan beda agama.

Dalam kesempatannya memberikan tanggapan terhadap ketentuan ini, fraksi Persatuan Pembangunan menolak perkawinan beda agama dengan alasan: 1) ajaran Islam tidak membenarkan perkawinan beda agama; 2) akan terjadi intimindasi oleh sala satu pihak untuk memaksakan agamanya karena posisinya yang lebih dominan (pada umumnya suami karena bertindak sebagai pencari nafkah); dan 3) anak akan menjadi korban apabila orang tua tidak satu agama.

Terhadap hal ini, Fraksi Karya Pembangunan memberikan tanggapannya yang pada intinya percaya bahwa diperbolehkannya perkawinan beda agama lebih karena didorong alasan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melakukan perkawinan dapat menghindari ketakutan pemaksaan agama oleh satu pihak kepada pihak lain.

Namun akhirnya ketentuan perkawinan beda agama tidak dimasukan pada UU Perkawinan.

  1. Pertunangan

Pasal 13 RUU Perkawinan 1973 mengatur perkawinan dapat didahulu dengan pertunangan. Bila pertunangan tersebut mengakibatkan kehamilan, pihak pria diharuskan kawin dengan wanita tersebut, jika disetujui oleh pihak wanita. Pada intinya ketentuan ini mengklasifikasikan “pertunangan” sebagai suatu kejadian hukum yang memiliki konsekuensi yuridis, sama seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Selain itu, ketentuan mengenai pertunangan ini juga memberikan kepastian agar pihak pria yang telah menghamili tunangannya untuk bertanggung jawab. Namun, RUU Perkawinan 1973 tidak mendefenisikan apa yang disebut “pertunangan” tersebut serta apa persyaratan pertunangan.

Pasal 13 RUU Perkawinan 1973 akhirnya dihilangkan untuk keseluruhan. Ketentuan mengenai pertunangan ini ditafsirkan sebagai legalisasi hubungan seks sebelum perkawinan yang sah. Selain itu, hukum ajaran Islam tidak mengenal konsep “pertunangan”. Atas alasan hal ini, ketentuan mengenai pertunangan tidak dimasukan kedalam UU Perkawinan.

  1. Kekeluargan Sistem Parental

RUU Perkawinan 1973 menyatakan pada hakikatnya perkawinan berdasarkan sistem parental. Namun akhirnya ketentuan ini tidak dimasukan kedalam UU Perkawinan. Tidak terdapat catatan yang cukup mengenai alasan tidak dimasukannya ketentuan ini.

  1. Suami Adalah Kepala Rumah Tangga dan Isteri adalah Ibu Rumah Tangga

Ketentuan yang menyatakan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga diatur pada Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan. Namun sebelumnya ketentuan ini tidak ada pada RUU Perkawinan 1973. Sampai sekarang, ketentuan kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga ini dipercayai sebagai salah satu dari banyak ketentuan pada  UU Perkawinan yang sangat seksis. Hal ini karena menepatkan isteri hanya pada sektor domesitk.

  1. Penyangkalan Anak

Baik RUU Perkawinan 1973 dan UU Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh isterinya. Namun perbedaannya, UU Perkawinan memberikan hak tersebut tanpa batasan waktu, sepanjang si suami dapat membuktikan isterinya telah berzinah dengan orang lain dan anak tersebut merupakan hasil perbuatan zinah.

Sedangkan RUU Perkawinan 1973 memberikan hak menyangkan kepada suami apabila: 1) anak itu dilahirkan sebelum cukup 180 hari perkawinan atau 300 hari atau lebih sesudah perkawinan; dan 2) suami dapat membuktikan slema 300 hari sampai 180 hari sampai anak itu dilahirkan ia tidak mungkin berkumpul dengan isterinya.

 

 

Follow and Like