“Basa-basi adalah perangkat kemunafikan”. Sujiwo Tejo

Pada saat itu, kurang lebih pukul 21:00 WITA, saya baru menyadari bahwa sudah lama saya tidak menikmati sajian acara di televisi. Rasa penasaran sayapun memuncak, saya nyalakan benda kotak yang dianggap dapat merubah pola pikir orang – orang. Menarik, entah kebetulan atau memang takdir, saluran televisi swasta pertama yang saya sedang tonton menyiarkan semacam diskusi mengenai “keadilan untuk simiskin”, bisa dikatakan saya sangat tertarik dengan topik yang seperti ini.

Acara diskusi itu sendiri mengangkat permasalahan mengenai bagaimana tegaknya hukum kita terhadap kasus-kasus yang melibatkan orang miskin sebagai tersangkanya. Tentu saja jangan dibayangkan kasus korupsi sekian miliar atau tindak pidana pencucian uang, kejahatannya tak lebih dari pencurian buah atau sekelasnya.

Ruang diskusi yang saya kira diadakan di ballroom hotel mewah menghadirkan pengacara-pengacara papan atas negara ini. Ya, bisa dibayangkan bagaimana mereka berdialektika mengenai keadilan bagi kaum-kaum tertindas tapi saya tidak mau menanggapi apa yang mereka katakan atau mambahas mengenai materi – materi kasus, namun kurang lebih empat tahun saya mempelajari ilmu hukum dibangku kuliah fakutas hukum, sedikit banyaknya membuat saya ingin memberikan pandangan.

Hukum dan Keadilan, Logika dan Rasa

Saya rasa hampir semua orang entah sadar atau tidak seperti mengamini kata-kata hukum untuk keadilan, dalam mempelajari ilmu hukumpun dikatakan salah satu tujuan hukum adalah sebagai elemen keadilan. Hukum kemudian dalam masyarakat merupakan sesuatu hal yang boleh jadi menakutkan, mungkin dikarenakan aparatur negara sebagai penjelmaan hukum kerap bertindak berlebihan atau memang masyarakat kita masih dalam tatanan menaati hukum karena takut sanksi.

Terima atau tidak terima, anda dan semua orang yang lain memang harus menempuh pendidikan di fakultas hukum baru dapat dikatakan mengerti hukum. Tunggu, kalimat barusan bukannya saya ingin menunjukkan superioritas jurusan ataupun keangkuhan ilmu, namun hukum dalam ilmu hukum jauh lebih kompleks daripada memahami hukum itu sendiri, sehingga jangankan orang miskin, orang kayapun tidak sepenuhnya mengetahui hukum. Beruntung yang kaya, anda dapat membayar orang untuk memberitahu anda apa itu hukum, yang miskin? Hanya tau kalimat “jangan berurusan dengan rumah sakit dan hukum”.

Pun menjadi tanda tanya besar pada saat saya saat dihadapkan mengenai keadilan. Dari kekakuan hukum formil yang saya pelajari tak heran membuat bias kata – kata “keadilan” bagi mereka yang belajar ilmu hukum. Jujur saja, banyak mahasiswa hukumpun bingung konsep keadilan yang didapat melalui instrumen hukum, bingung dimana diletakkan keadilan tersebut dalam rumitnya sistem prosedural hukum. Maka tak heran ada ide mengganti nama fakultas hukum menjadi fakultas perundang-undangan karena hanya berurusan dengan undang-undang. Berbicara keadilan, menurut saya tak ada satu orangpun yang dapat memonopoli, tidak seperti hal nya berbicara mengenai hukum yang lebih dimengerti oleh orang hukum, karena sebenarnya keadilan berhubungan dengan rasa bukan dengan logika ataupun pasal-pasal. Anda tidak perlu menjadi seorang pengacara untuk merasakan bahwa tidak adil sepertinya seorang nenek harus menjalani hukuman hanya karena mengambil 2 biji kakao. Bagi saya hukum merupakan salah satu alat dalam meraba-raba bentuk rasa keadilan. Meraba – raba karena rasa merupakan hal abstrak yang relatif. Lantas pertanyaannya kenapa harus melalui hukum kalau memang ada cara lain menuju keadilan? ya, sayangnya kita harus menerima kenyataan bahwa hukumlah instrumen yang bersifat universal, yang menjadi sekat terhadap gesekan – gesekan kepentingan tiap individu dan dapat menghindarkan seseorang dalam memaksakan rasa keadilannya kepada orang lain. Karena pada saat salah satu pihak sudah memaksakan rasa keadilannya kepada pihak lain maka sebenarnya sudah tidak ada keadilan disana.

Keadilan Dalam Keterbatasan Rumusan Kata-kata

Pernahkah anda berada disuatu momen dimana anda tidak bisa menggambarkan perasaan anda dengan kata-kata? Begitu juga pada saat harus meletakkan keadilan dalam suatu rumusan kalimat. Pada saat orang-orang punya arti sendiri akan keadilan. Keadilan kemudian harus disusun oleh sejumlah peraturan-peraturan prosedural, prosedural karena memang akan menjadi kata-kata mati apabila dilaksanakan tanpa ada rasa keadilan bagi mereka yang menjalankan. Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan ketidakadilan itu sudah dimulai semenjak proses menuangkan keadilan dalam bentuk kata-kata, karena dalam proses ini keadilan sudah direduksi maknanya.

Dalam kasus – kasus yang melibatkan orang miskin, tak jarang hukum prosedural yang bersifat formil inilah yang dikedepankan, tidak bisa disalahkan namun juga tidak sepenuhnya benar sehingga sering dijumpai kalimat- kalimat keranjang sampah seperti “ini sudah sesuai prosedur” atau “hukum mengatur seperti ini” yang malah menjadi pemupuk kebencian masyarakat baik terhadap penegak hukum ataupun hukum itu sendiri. Hukum beserta aparaturnya sudah menjelma menjadi mesin – mesin yang secara otomatis dapat mengeluarkan pasal jika diminta. tidak ada lagi proses memanusiakan manusia.

Jalan sekaligus harapan yaitu penegakkan keadilan hanya bisa kita sandarkan kepada penegak hukum yang memiliki rasa keadilan itu sendiri. Penegak hukum yang masih mengerti mengenai asas manfaat dalam setiap langkah hukum yang dia ambil, yang mengerti fungsi dari hukuman dan yang mengerti bahwa tujuan hukum tidak lain adalah keadilan sehingga konsep ultimum remendum atau hukum pidana sebagai jalan terkahir yang dia pelajari pada saat duduk di semester dua fakultas hukum dapat diterpkan. Terhadap kasus – kasus yang melalui akal dan nuraninya tidak selesai dengan pemidanaan, maka seperangkat hukum prosedural formal akan diarahkan kepada keadilan yang sifatnya esensi, bukan basa-basi.

Denpasar, 19/10/2010

Follow and Like