Berita seputar dikabulkannya gugatan seorang mantan dosen bernama Prof. Dr. Wimanjaya Liotohe, berumur 81 tahun melawan pemerintah Republik Indonesia oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan secercah harapan bahwa keadilan belum benar-benar mati di negara ini. Bagaimana tidak, Wimanjaya, tanpa diwakili oleh kuasa hukum, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Republik Indonesia, atas perlakuan yang tidak adil yang diterimanya 21 tahun silam oleh pemerintah orde baru Soeharto.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN.Jkt Sel tertanggal 4 Agustus 2015, mengabulkan gugatan Wimanjaya dan memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan ganti rugi kepada Wimanjaya sebesar Rp 1 milyar sebagai bentuk tanggung jawab dan kompensasi dari negara. Lantas siapa Wimanjaya? Apa yang dialaminya selama order baru? Dan mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan negara mengganti kerugian Wimanjaya?

Sekilas Mengenai Wimanjaya

Dalam permohonannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wimanjaya menceritakan latarbelakang dirinya. Wimanjaya merupakan mantan dosen disejumlah perguruan tinggi swasta di Jakarta, mantan Direktur SMA-LPPU Indam Kodam V Jaya (1960 – 1985), Kepala Humas/Publikasi Departement Transkop (1960-1965), dan Kepala Humas/Publikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (1965-1985).

Pada bidang hak asasi manusia, Wimanjaya merupakan aktivis pada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat. Sejak 1988 sampai sekarang. Wimanjaya aktif menjadi penceramah rohani pelayanan penjara. Wimanjaya pun sudah malang-melintang di berbagai forum internasional. Pada 17 Agustus 1993, Wimanjaya diundang berpidato di forum markas besar PBB di Genewa-Swiss. Dia juga tokoh penerima gelar pangkat kehormatan Mayor-Jenderal Tituler dari PKRI-Legiun Veteran Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.

Peraih gelar Doctor of Divinity dan Professor in International Humatarian Law ini juga pernah menerima piagam dan piala juara umum bintang pidato RRI-Deppen pada era Soekarno dan Menpen R.M. Soedibyo. Wimanjaya juga pernah menerjemahkan 880 buku dari 4 bahasa asing ke bahasa Indonesia, dan sebaliknya.

Penindasan Order Baru

Sama seperti aktivis hak asasi manusia pada zaman order baru, Wimanjaya mendapat tekanan yang begitu besar dari pemerintah Soeharto. Tekanan ini lahir sebagai bentuk ketidaksukaan pemerintah atas buku karya Wimanjaya yang mengkritik penguasaa saat itu. Buku-buku yang ditulis Wimanjaya yang menjadi sumber dari penderitaannya pada era order baru antara lain:

  1. Primadosa (3 jilid) – menceritakan dosa-dosa Orde Baru Soeharto/Orbato, tidak kejahatan Presiden Soeharto terhadap Pancasila, UUD 1945, sumpah jabatan dan pelanggaran HAM berat;
  2. Primadusta (2 jilid) – menceritakan dusta transfer kekuassaan Soekarno ke Soeharto serta kepalsuan Supersemar;
  3. Primaduka (5 jilid) – menceritakan pembunuhan 3 juta lebih rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dari tahun 1965 – 1998; dan
  4. Indonesia di Mata Dunia.

Karena buku-bukunya ini, Wimanjaya mengalami penindasan, penangkapan, penahanan, percobaan pembunuhan, penggusuran, dan penculikan karena dianggap telah menghinda Presiden dan pemerintah. Pada 23 Januari 1994, presiden Soeharto mengumpulkan 400 perwira ABRI di Tapos perternakan pribadinya dan berpidato. Keesokan harinya Jaksa Agung Singgih mengumumkan larangan mencetak, menerbitkan dan mengedarkan buku-buku Wimanjaya. Tindakan ini diikuti dengan intoregasi, penyitaan, penangkapan, dan penahanan oleh Jaksa Agung.

Dalam proses hukumnya, Wimanjaya ditahan selama 2 tahun dan berstatus terdakwa selama 5 tahun. Selain itu, Jaksa Agung juga menerbitkan surat pencekalan berpergian ke luar negerikepada Wimanjaya. Setelah protes kepada Presiden, lembaga tinggi hukum, PBB, dan Amnesty Internasional, barulah perkara Wimanjaya dibuka kembali.

Hasil kerja keras Wimanjaya akhirnya berbuah hasil manis. Melalui putusan No. 423/PID-B/1997PN-Jaksel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Wimanwijaya bebas-murni karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Sejalan dengan ini, Jaksa Agungpun mencabut cekal dan pelarangan peredaran buku Wimanjaya. Pada tahun 2001,Wimanjaya diberikan abolisi oleh Presiden Republik Indonesia.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Wimanjaya menggugat Pemerintah Republik Indonesia melalui Jaksa Agung karena dianggap telah melakukan Perbuatan Melwan Hukum terhadap dirinya. Segala bentuk penanggapan, penyitaan, penahanan, pelarangan peredaran buku yang dilakukan oleh negara merupakan kesewenang-wenangan karena Wimanjaya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Segala bentuk tindakan oleh Jaksa Agung, didasari oleh kekeliruan dan penyalahgunaan kewenangan.

Atas tindakan dari Jaksa Agung ini, Wimanjaya mengaku mengalami kerugian materil dan imateril. Terhadap hal ini, Wimanjaya meminta ganti rugi material sebesar Rp 26 Milyar 79 juta dan immaterial sebesar Rp 100 Milyar.

Putusan Majelis Hakim

Dalam mengabulkan gugatan Wimanjaya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak banyak menguraikan elemen-elemen Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Majelis hakim menilai situasi dan kodisi politik pada saat Wimanjaya dijadikan terdakwa, dicekal, dan pelarangan peredaran buku-bukunya, disebabkan oleh kebijakan penguasa yang tidak senang atas kritik yang dilakukan Wimanjaya. Sehingga dengan dalih demi ketertiban umum dan stabilitas politik, dilakukanlah tindakan-tidakan tersebut di atas kepada Wimanjaya. Sehingga, tindakan-tindakan Jaksa Agun ini bukan didasari oleh niatan mencari keadilan dan menegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis hakim juga merujuk kepada Keputusan Jaksa Agung No. KEP-075/J.A/08/1988 yang mencabut larangan pereradaran buku Wimanjaya. Dalam keputusan tersebut, Jaksa Agung menyatakan telah rerjadi perubahan kondisi politik dan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan demokrasi, yang mana berujung kepada pengakuan dan perlindungan dari pemerintah akan hak individu untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. Sehingga dengan kata lain, Pemerintah melalui surat keputusan ini menyadari pelarangan buku Primadusta dan Primaduka dilatar belakangi oleh pengaruh kekuasaan dan kesewenangan dari penguasa saat itu atas alasan mempertahankan kondisi politik yang didasari oleh penilaian subjektif. Sehingga, tindakan-tindakan Jaksa Agung yang diambil berdasarkan latar belakang hal tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan (onrechtmatige overheidsdaad) dan abuse of power.

Majelis Hakim juga menilai tindakan-tindakan dari Pemerintah Republik Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril kepada Wimanjaya. Sumber nafkah hidpu Wimanjaya telah dibelenggu oleh pemerintah. Oleh karena ini, Majelis Hakiim menilai uang sebesar Rp 1 Milyar merupakan jumlah yang cukup untuk membayar ganti rugi kepada Wimanjaya, yang diperhitungkan berdasarkan kelayakan, kepantasan, keadilan, serta kemanfaatan bagi Wimanjaya.

Follow and Like