Forest Wildfire

Pada tanggal 14 April 2016 yang lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri Agraria) menerbitkan Peraturan No. 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan Yang Terbakar (Permen ATR 15/2016).

Maksud dari diterbitkannya Permen ATR 15/2016 ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah dalam menindak tegas pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas pembakaran lahan, yang pada akhirnya memutus bencana musiman asap. Melalui Permen ATR 15/2016 ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) dapat meminta pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai tanah yang terbakar untuk melepaskan haknya secara wajib atau membatalkan hak-hak tersebut.

Hak Guna Usaha dan Hak Pakai

Sekadar mengingatkan kembali, ketentuan mengenai HGU dan Hak Pakai diatur pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung olen Negara untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. HGU dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sedangkan Hak Pakai merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara, tanah milik orang lain, atau tanah hak pengelolaan. Hak Pakai ini dapat diberikan kepada: 1) Warga Negara Indonesia; 2) orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 3) departemen/kementerian, lembaga pemerintahan non-departemen/kementerian, dan pemerintah daerah; 4) badan-badan keagamaan dan sosial; 5) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 6) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; dan 7) perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Permen ATR 15/2016 mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang HGU dan Hak Pakai, yakni:

  1. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan, menyediakan sumber daya air dan melakukan tindakan pencegahan, membuat pusat krisis pemadaman dan penanganan setelah kebakaran di lahan tanah yang diberikan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai termasuk pada lahan masyarakat sekitar;
  3. melakukan tata kelola air secara baik dan benar untuk menjaga lahan gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar;
  4. melakukan pembukaan lahan dan pekarangan yang tidak menimbulkan bencana atau kerugian secara materiil dan sosiologis terhadap Negara;
  5. membangun serta memelihara prasana lingkungan dan fasilitas tanah dalam lahan tersebut;
  6. memfasilitasi monitoring terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
  7. menanggung segala akibat yang timbul karena pemberian Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, termasuk tidak terpenuhinya kewajiban yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e atas tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya.

Lahan yang Terbakar: Sanksi dan Prosedur

Seperti yang disebutkan sebelumnya di atas, Permen ATR 15/2016 mengatur tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah terhadap HGU dan Hak Pakai lahan yang terbakar. Tindakan tersebut adalah:

  1. Penghentian proses pemberian HGU atau Hak Pakai sampai dengan diselesaikannya penanganan lahan yang terbakar, apabila HGU dan Hak Pakai tersebut masih dalam proses pengajuan di Kanwil BPN; atau
  2. Apabila HGU dan Hak Pakai telah diberikan, akan dikenakan tindakan berikut ini:
  • Lahan yang terbakar kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh) persen dari luas lahan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka Hak Guna Usaha atau Hak Pakai dilepaskan oleh pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai atau dibatalkan seluas lahan yang terbakar; atau
  • Lahan yang terbakar lebih dari 50% (lima puluh) persen dari luas lahan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai membayar melalui kas Negara ganti kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah per hektar lahan yang terbakar atau dibatalkan seluruh Hak Guna Usaha atau Hak Pakainya.

Dua ketentuan di atas sekilas tampak cukup tegas dalam menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran lahan. Sederhananya, setiap pemegang HGU atau Hak Pakai bertanggung jawab penuh terhadap lahanya. Namun, permasalahanya adalah, penegakan tindakan tersebut di atas pada Permen ATR 15/2016 tidak dibarengi dengan serangkaian alur prosedur yang sejalan dengan tujuan tersebut.

Pada saat menerima laporan kebakaran lahan, Kepala Kanwil BPN setempat akan membentuk tim untuk melakukan identifikai dan inventarisasi. Tim ini dibantu oleh aparat penegak hukum juga perwakilan dari instansi terkait, seperti Dinas Kehutanan. Tim ini memiliki waktu tiga hari untuk membuat laporan ada tidaknya:

  1. Pelanggaran terhadap kewajiban pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai terkait lahan yang terbakar (disebut di atas); dan/atau
  2. Unsur kesengajaan yang menimbulkan kebakaran lahan.

Apabila tidak ada temuan tindakan di atas, maka Kepala Kanwil BPN akan menghentikan proses identifikasi lebih lanjut. Sedangkan apabila terjadi pelanggaran di atas, maka Kepala Kanwil BPN akan memberitahukan pemegang hak dan meminta mereka untuk melepaskan sebagian atau keseluruhan HGU atau Hak Pakai mereka atau mengembalikannya kepada negara.

Apabila dalam waktu 30 hari pemegang hak keberatan untuk melepaskan atau mengembalikan tanahnya kepada Negara, Kepala Kanwil BPN akan mengusulkan pembatalan HGU dan Hak Pakai tersebut kepada Menteri. Menteri kemudian dapat menolak atau menyetujui usulan tersebut. Apabila HGU atau Hak Pakai dibatalkan, maka tanah tersebut menjadi tanah negara.

Dari serangkaian proses tersebut di atas setidaknya terdapat tiga hal yang membuat kefektifan Permen ATR 15/2016 ini dipertanyakan.

Pertama, Permen ATR 15/2016 tidak mengatur lebih lanjut mekanisme pengenaan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah per hektar lahan yang terbakar. Meskipun bukan merupakan sanksi utama dari peraturan ini, namun pengenaan sanksi ini dapat lebih cepat dilaksanakan dibandingkan kewajiban melepas HGU atau Hak Pakai atau pembatalan HGU dan Hak Pakai. Setelah ditemukannya tindakan pelanggaran, seketika itu juga sanksi denda ini dapat dilaksanakan, tanpa harus menunggu pemegang hak melepaskan haknya atau Kanwil BPN mengusulkan pembatalan HGU atau Hak Pakai kepada Menteri.

Kedua, tidak ada ketentuan yang rinci akan mekanisme pelepasan HGU atau Hak Pakai secara wajib pada Permen ATR 15/2016. Seharusnya diatur jangka waktu pelepasan HGU atau Hak Pakai tersebut dan juga kepada siapa HGU atau Hak Pakai Tersebut dapat dialihkan. Batasan waktu diperlukan agar pemegang HGU atau Hak Pakai tidak dapat menunda-nunda kewajiban pengalihan dengan berbagai macam alasan, seperti: belum menemukan nilai pengalihan yang disepakati dan lain sebagainya. Ketentuan batasan waktu pengalihan hak ini diterapkan pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak atas Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Pada peraturan ini Warga Negara Asing yang tidak berhak lagi memiliki hak atas hunian harus mengalihkan hak nya dalam waktu satu tahun. Selain itu, perlunya dipertegas pihak yang dapat menerima pengalihan HGU atau Hak Pakai untuk menghindari pengalihan kepada pihak-pihak yang masih memiliki kaitan seperti anak perusahaan, keluarga, dan lain-lain.

Ketiga, mekanisme usul kepada Menteri untuk membatalkan HGU atau Hak Pakai akan mengakibatkan tertundanya pengenaan sanksi. Seharusnya, keputusan pembatalan HGU atau Hak Pakai dapat dilakukan langsung oleh Kanwil BPN yang telah melakukan identifikasi dan inventarisasi kebakaran lahan. Bila harus melalui Menteri, seharusnya Menteri hanya dapat memperkuat temuan Kanwil BPN dan memerintahkan pembatalan, bukan diberi wewenang untuk menolaj usulan Kanwil BPN. Melalui mekanisme ini, proses pembatalan HGU atau Hak Pakai akan lebih cepat dilakukan. Sedangkan keberatan terhadap pembatalan ini dapat diajukan kepada pengadilan. Namun, pada prakteknya, beberapa ketentuan mengenai pembatalan ha katas tanah masih diberikan kepada Menteri. Sebagai contoh, Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, mengenai pembatalan HGU di atas tanah milik masyarakat hukum adat atau masyarakat pada area tertentu oleh Menteri.

Follow and Like