Contract-1280x450

Pada bulan Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan No. 601 K/PDT/2015 (Putusan MA), yang menolak permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Nine AM. Ltd (Pemohon) dengan termohon PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Termohon).

Putusan MA ini menguatkan Putusan pengadilan di bawahnya, yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012.PN.Jkt Bar dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 48/PDT/20/2014/PT.DKI, yang menyatakan batal demi hukum suatu kontrak karena tidak dibuat menggunakan Bahasa Indonesia, seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009).

Ini merupakan kasus pertama mengenai syarat wajib penggunaan Bahasa Indonesia pada perjanjian berdasarkan UU 24/2009 yang sampai ke meja Mahkamah Agung.

Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh perusahaan asal Indoensia, PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan perusahaan Amerika Serikat, Nine AM Ltd.

Melalui Loan Agreement, PT Bangun Karya Pratama Lestari memperoleh pinjaman uang dari Nine AM Ltd sebesar USD 4.422.000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat). Pinjaman tersebut harus dilunasi melalui 48 kali angsuran bulanan sebsar USD 148.500 (seratur empatpuluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika) serta pembayaran bunga akhir sebesar USD 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

Namun belum selesai masa angsuran, PT Bangun Karya Pratama Lestari menggugat Nine AM Ltd ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyatakan bahwa Loan Agreement tidak sah karena tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan oleh UU 24/2009.Sebaliknya, Nine AM Ltd menyatakan bahwa gugatan PT Bangun Karya Pratama Lestari untuk membatalkan Loan Agreement karena tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia adalah tidak berdasar, karena alasan-alasan berikut ini:

  1. PT Bangun Karya Pratama Lestari dalam posisi wanprestasi karena belum membayar angsuran utang sejak 30 November 2011 sampai dengan 10 Juni 2012.
  2. Sebelum Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 dibuat, antara PT Banung Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd telah mengadakan Loan Agreement tertanggal 10 November 2006, yang juga tidak menggunakan Bahasa Indonesia.
  3. Tidak terdapat satu ketentuanpun pada UU 24/2009 yang menyatakan perjanjian yang dibuat tidak menggunakan Bahasa Indonesia mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.
  4. Pada 28 Desember 2009, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat No. M.HH.UM.01.01-35 yang menyatakan penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam UU 24/2009.

Sekilas mengenai UU 24/2009

Semenjak resmi diundangkan pada 9 Juli 2009 silam, kehadiran UU 24/2009 banyak menjadi bahan pembicaraan. Hal-hal seperti bendera, bahasa, lagu kebangsaan, yang sebelumnya dianggap hal sepele, sekarang menjadi hal yang harus diperhatikan mengingat ada sanksi pidana yang menyertai untuk tiap pelangaran. Sebagai contoh, mengibarkan bendera kusut bisa berujung pidana penjara satu tahun atau denda 100 juta rupiah.

Spesifik pada penggunaan Bahasa Indonesia pada perjanjian, Pasal 31 UU 24/2009 menyatakan:

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa inggris”

Namun UU 24/2009 tidak mengatur sanksi apapun terhadap ketidakpatuhan terhadap Pasal 31 UU 24/2009. Berbeda dengan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara yang disertai dengan ancaman pidana dan denda.

Terhadap ketentuan mengenai kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat No. M.HH.UM.01.01-35 tertanggal 28 Desember 2009, yang pada intinya menegaskan apabila suatu perjanjian tidak menggunakan Bahasa Indonesia, tidak serta merta merupakan pelanggaran syarat formil. Surat ini diterbitkan untuk meredam kekhawatiran berbagai pihak, khususnya pelaku perdagangan internasional yang menggunakan bahasa asing dalam kontrak mereka.

Apakah Sepakat Saja Tidak Cukup untuk Perjanjian?

Kata sepakat merupakan hal paling dasar adanya suatu perjanjian. Namun, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata), kata sepakat hanya salah satu persyaratan sahnya suatu perjanjian, disamping harus adanya kecapakan para pihak (usia dan mental), suatu hal tertentu (hal yang diperjanjikan), dan sebab yang halal.

Sebab yang halal sebagai salah satu syarat memiliki cakupan yang cukup luas, diantaranya, suatu perjanjian tidak boleh mempunyai kausa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta harus juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan: “Suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Yang dimaksud dengan “terlarang” adalah apabila dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Sebagai contoh, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausa baku pengalihan tanggung jawab, maka pengelola gedung parkir tidak bisa membuat perjanjian pengalihan tanggung jawab apabila mobil konsumen hilang saat diparkir.

Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim

Sampai saat ini Putusan MA belum diunggah pada situs Mahkamah Agung. Namun menarik untuk mencermati alasan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat membatalkan Loan Agreement tersebut.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri menekankan pada kata-kata “wajib” yang terdapat pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Konsekuensi dari kata “wajib” ini adalah apabila suatu perjanjian dibuat tidak sesuai dengan apa yang telah diwajibkan, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Mengenai diterbikannya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH.UM.01.01-35, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai, kehadiran surat tersebut tidak melumpuhkan kata-kata “wajib” pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Selain itu, kedudukan surat yang lebih rendah daripada UU 24/2009 membuat keberadaan surat ini tidak menghilangkan ketentuan-ketentuan pada UU 24/2009.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan lebih jauh ketentuan-ketentuan pada Loan Agreement. Tidak digunakannya Bahasa Indonesia pada perjanjian sudah cukup menjadi alasan untuk membatalkan Loan Agreement tersebut.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Loan Agreement antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd batal demi hukum, termasuk perjanjian turunan dari Loan Agreement tersebut. Selain itu, majelis hakim juga mengembalikan keadaan seperti semula seperti kondisi sebelum adanya Loan Agreement. PT Bangun Karya Pratama Lestari diwajibkan mengembalikan sisa uang pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Nine AM Ltd sebesar USD 115.540 (seratur lima belas ribu lima ratue empat puluh Dolar Amerika Serikat).

Pada 7 Mei 2014, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, tidak ada fakta-fakta baru yang melemahkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

 

 

Follow and Like