main

Kasus antara Roadshow Films v iinet yang baru saja diputus oleh High Court of Australia April kemarin merupakan landmark case atas perdebatan apakah sebuah penyedia layanan Internet atau Internet Service Provider (ISP) dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak cipta yang di lakukan oleh pengguna jasanya. Sebenarnya Australia sendiri sudah mempunyai undang-undang khusus mengatur hak cipta yakni Copyright Act 1968 (Cth) namun kasus ini menjadi penting karena merupakan kasus pertama semenjak mengesahkan US Free Trade Agreement Implementation Act 2004 (Cth) yang merupakan kesepakatan antara US dan Australia. Jelas ini di gunakan sebagai dasar memperkarakan tindakan iinet selaku provider internet di Australia atas pelanggaran hak cipta beberapa film Amerika.

Kasus Posisi

Australian Federation Against Copyright Theft (AFACT) merupakan suatu organisasi yang menjadi kuasa dari pemilik atau licensees beberapa hak cipta atas film dan program televisi termasuk  Roadshow Films. AFACT menggunakan jasa perusahaan DtecNet Software APS (DtecNet) untuk meneliti pelanggaran hak cipta yang dilakukan konsumen iinet (tergugat) menggunakan program komputer DtecNet Agent untuk mengakses informasi dan bukti pelanggaran hak cipta oleh konsumen tergugat. Penelitian ini di fokuskan kepada sharing informasi yang dilakukan konsumen Iinet lewat fasilitas BitTorrent. BitTorrent sendiri merupakan program komputer dengan fasilitas sharing file secara peer-to-peer. DtecNet kemudian menemukan pelanggaran hak cipta oleh pengguna jasa Iinet lewat program BitTorent. Hal ini dilanjutkan oleh AFACT dengan mengirimkan Notice of Infringement of Copyright kepada tergugat yang intinya menyatakan bahwa beberapa konsumen tergugat telah melanggar hak cipta dan mengingatkan akan tidak adanya upaya dari tergugat untuk menghentikan kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai authorisation sebuah pelanggaran hak cipta. Akan tetapi terhadap pemberitahuan ini, tergugat tidak melakukan tindakan apaupun kepada konsumenya. Mengenai kemungkinan pelanggaran hak cipta oleh konsumen tergugat, dalam kontrak antara tergugat dan setiap konsumen mereka sebenarnya terdapat klausa:

Comply with all laws

4.1 In using the Service, you must comply with all laws and all directions by a Regulatory Authority and reasonable directions by us.
Prohibited Uses
4.2 You must not use, or attempt to use, the Service:
(a) to commit an offence or to infringe another person’s rights;

(e) for illegal purpose or practices;
or allow anybody else to do so.

Cancellation or suspension by us

14.2 We may, without liability, immediately cancel, suspend or restrict the supply of the Service to you if:

(b) you breach a material term (other than a breach which separately gives rise to rights under this clause 14.2) and that breach is not capable of remedy;
(c) you breach a material term (other than a breach which separately gives rise to rights under this clause 14.2) and, where that breach is capable of remedy, you do not remedy that breach within 14 days after we give you notice requiring you to do so;

(i) you breach clause 4 … or otherwise misuse the Service;
(j) we reasonably suspect fraud or other illegal conduct by you or any other person in connection with the Service;

14.3 If we suspend the Service under clause 14.2, then we may later cancel the Service for the same or a different reason.”

Gugatan oleh Roadshow Films

Penggugat beranggapan bahwa perbuatan tergugat yang tidak melakukan tindakan preventif terhadap laporan yang penggugat kirim merupakan authorisation sebuah pelanggaran hak cipta oleh konsumennya. Lebih spesifik, authorisation dalam perkara ini adalah memberikan ijin kepada kosumen untuk  membuat film a quo tersedia secara online (communicate) untuk dapat di unduh oleh pihak lain. Penggugat mengatakan bahwa tergugat mempunyai kontrol dan power untuk menghentikan pelanggaran hak cipta oleh konsumen mereka secara teknis dan juga kontraktual.

Dasar Hukum

Film a quo merupakan objek yang dilindungi berdsarkan Bagian ke-IV Copyright Act (ss 84-113C) dengan kategori “subject-matter other than works“. Hanya pemilik atau pemegan lisensi sajalah yang dapat membuat film a quo tersedia secara online (to communicate or to make available) baik secara online atau electronik. Suatu pelanggaran hak cipta terjadi apabila seseorang menggunakan hak eklusif tersebut tanpa ijin. Dalam section 101 (1A) Copyright Act menyebutkan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memutus apakah telah terjadi authorisation terhadap pelanggaran hak cipta, antara lain:

“(a) the extent (if any) of the person’s power to prevent the doing of the act concerned;
(b) the nature of any relationship existing between the person and the person who did the act concerned;
(c) whether the person took any other reasonable steps to prevent or avoid the doing of the act, including whether the person complied with any relevant industry codes of practice.”

Section 112E mengatur mengenai pnyedua layanan dimana pelanggaran hak cipta dapat terjadi, dinyatakan disana bahwa:

“A person (including a carrier or carriage service provider) who provides facilities for making, or facilitating the making of, a communication is not taken to have authorised any infringement of copyright in an audio-visual item merely because another person uses the facilities so provided to do something the right to do which is included in the copyright.”

ISP berdasarkan  s 87 of the Telecommunications Act 1997 (Cth) merupakan carriage service provider. Akan tetapi pasal tersebut tidak berarti sebuah ISP diberikan imunitas atas pelanggaran hak cipta. Kata “merely” yang digaris bawah mempertegas bahwa harus ada faktor-faktor lain (termasuk section 101 (1A)) untuk sebuah ISP dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertimbangan dan Putusan Hakim

Hakim memutuskan menolak appeal oleh penggugat.

Dalam kaitanya dengan section 101 (1A), hakim membuat pertanyaan sebagai dasar reasoning putusan mereka. Pertama, apa hubungan antara tergugat dan konsumennya (relationship), kedua, bagaimana sifat (nature) hubungan tersebut , ketiga, apakah tergugat punya kekuatan atau kewenangan untuk mencegah (power to prevent) pelanggaran hak cipta oleh konsumennya, keempat, sejauh mana kekuatan atau kewenang tersebut (extent), kelima, apakah tergugat telah mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah pelanggaran hak cipta.

Dalam kaitanya terhadap technical power, hakim menilai bahwa tergugat tidak memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mengontrol atau mengubah sistem dari BitTorren. Tergugat tidak dapat menghalangi konsumen mereka untuk mengakses BitTorren dan juga tidak dapat mengetahui secara spesifik film apa yang di unduh oleh konsumen. Dalam kaitanya dengan contractual power, tergugat memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan internet kepada konsumen. Walaupun tidak  adanya tindakan lebih lanjut dari tergugat atas notice dari AFACT, namun berdasarkan section 101 (1A), hal tersebut tidaklah cukup untuk mengkategorikan tergugat sebagai pelanggar hak cipta karena tergugat tidak memiliki kekuatan atau kewenangan langsung untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Hakim menilai terguat tidak memiliki direct power dan hanya memiliki indirect power berdsarkan kontrak terhadap konsumen.

Area mengenai seberapa besar kekuatan dan kewenangan tergugat juga relevan terhadap permaslaah “authorisation“. High Court mengutip putusan dari kasus Australian Tape Manufacturers Association Ltd v The Commonwealth [1924] 1 KB 1 at 9 yang pada intinya menyatakan bahwa sebuah produsen kaset kosong atau kaset video tidak dapat dikatakan memberikan authorisation pelanggaran hak cipta oleh pembelinya karena mereka tidak memiliki kontrol terhadap barang yang sudah dibeli.

Terhadap notice yang diberikan AFACT kepada tergugat, hakim mepertanyakan ke-efektifan dari peringtan dari tergugat kepada konsumen meraka dan untuk tergugat memutuskan hubungan kontrak dengan konsumen akan merupakan tindakan yang tidak masuk akal dan berbahaya bagi tergugat karena AFACT tidak pernah memberitahu metode mereka dalam mendapatkan informasi dan akurasi dari informasi tersebut kepada tergugat. Untuk tergugat bergantung sepenuhnya terhadap informasi dari AFACT akan membawa konsekuensi hukum yang besar, seperti kemungkinan menghadapi gugatan hukum oleh konsumen apabila ternyata informasi tersebut ternyata salah. Untuk mewajibkan tergugat mencari tau akan pelanggaran hak cipta oleh konsumen mereka pun dinilai tidak masuk akal karena tergugat memiliki ribuan konsumen sehingga sulit untuk memantau secara terus-menerus keseluruhan aktifitas dari masing-masing konsumen berdsarkan IP mereka. Hakim juga mempertanyakan ke-efektifan dari tindakan terguat apabila memutus pemberian jasa kepada konsumen, karena konsumen dengan gampangnya dapat berpindah ke ISP lain dan pelanggaran hak cipta tetap dapat terjadi.

Konsekuensi dari Putusan

Putusan High Court ini menggambarkan bagaimana seperangkat hukum yang dimiliki Australia sekarang tidak cocok untuk membuat sebuah ISP bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan konsumen merak lewat program peer-to-peer sharing program. Kasus ini membuat posisi ISP menjadi lebih jelas dan kuat terhadap kemungkinan pelanggaran hak cipta oleh konsumen mereka. ISP juga dipertegas akan tidak adanya kewajiban tambahan untuk memastikan bahwa konsumen mereka tidak terlibat dalam tindakan pelanggaran hak cipta apapun. Akan terjadi massive impacts terhadap bisnis jasa penyedia layanan internet apabila hakim memutuskan sebaliknya. Akan tetapi kabar terkahir terhadap putusan ini, AFACT akan mengusulkan agar pemerintah merubah Copyright law sehingga memiliki cakupan yang lebih luas. Apapun keputusan akhirnya, penegakan hukum hak cipta harus jelas targetnya. Saya tidak bisa melihat bagaimana kebijakan menjadikan ISP sebagai kambing hitam dengan memperbesar tanggung jawab terhadap tindakan konsumen mereka sebagai solusi maraknya pelanggaran hak cipta, malah cenderung sebagai bentuk tindakan frustasi yang tidak tepat sasaran.

Roadshow Film Pty Ltd v iiNet Ltd [2012] HCA 16 (putusan dapat dilihat disini)

Perth, 14 Juni 2012

Follow and Like